Diundang Bahas Dana Hibah Rp2,6 Miliar, Parpol Kabupaten Serang Kompak Absen, FMSR: Alergi Kritik?
- Dok
VIVA BANTEN - Forum Mahasiswa Serang Raya (FMSR) melontarkan kritik keras terhadap partai politik di Kabupaten Serang. Pasalnya, tidak satu pun perwakilan partai politik hadir dalam audiensi yang digelar bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang, Kamis, 9 Juli 2026.
Padahal, agenda tersebut membahas penggunaan bantuan keuangan partai politik (banparpol) yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang.
Koordinator FMSR, Muhamad Lutfi, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran seluruh perwakilan partai politik. Menurut dia, forum tersebut merupakan kesempatan bagi partai untuk menjelaskan kepada publik terkait penggunaan dana bantuan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Tadi kami melaksanakan audiensi bersama Kesbangpol Kabupaten Serang. Namun tidak ada satu pun perwakilan partai politik yang hadir. Tentu kami kecewa dan akan menindaklanjuti persoalan ini,” kata Lutfi.
Berdasarkan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026, total bantuan keuangan untuk sembilan partai politik mencapai Rp2.661.903.000.
Partai Golkar menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp552.324.000, disusul Partai Gerindra Rp393.120.000, PKS Rp310.380.000, PKB Rp258.405.000, Partai NasDem Rp256.962.000, Partai Demokrat Rp242.094.000, PDI Perjuangan Rp234.015.000, PAN Rp230.211.000, dan PPP Rp184.392.000.
Karena tidak ada partai politik yang hadir, FMSR akhirnya meminta penjelasan langsung kepada Kesbangpol terkait mekanisme penyaluran, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan bantuan keuangan partai politik.
“Hasil penjelasan dari Kesbangpol, mekanisme penyaluran, pengawasan, evaluasi, dan monitoring sudah berjalan sesuai aturan. Namun yang menjadi perhatian kami bukan hanya soal administrasi,” ujarnya.
Lutfi menegaskan, persoalan utama yang ingin didalami adalah pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebab, bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBD seharusnya memberikan manfaat langsung kepada publik.
“Yang menjadi perhatian kami adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau pendidikan politik kepada kader itu urusan internal partai. Yang penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan edukasi politik dari dana yang bersumber dari APBD,” katanya.
Menurut Lutfi, ketidakhadiran partai politik dalam forum dialog tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi publik.
“Nah, kami akan menindaklanjuti dengan mengirim surat audiensi langsung kepada partai-partai politik. Kami ingin mendapatkan penjelasan secara langsung terkait penggunaan bantuan partai politik dan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujarnya.
