Ratusan Guru Blokir Rumah Dinas Gubernur Banten, Demo Kisruh SPMB
- Yandhi/Viva
VivaBanten – Ratusan guru memblokir pintu utama rumah dinas Gubernur Banten, Andra Soni, atas kisruhnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) hingga tunggakan pembayaran tunjangan tambahan (tuta) dalam enam bulan terakhir.
Kacaunya SPMB, karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, terlebih, yang di sosialisasikan penerimaan berdasarkan domisili, bantuan nyatanya, perangkingan dilakukan berdasarkan nilai akademik siswa. Akibatnya, masyarakat dan orang tua siswa, menyalahkan guru maupun panitia penerimaan siswa baru.
"Kemudian SPMB, banyak orang tua kecewa, jarak dekat tidak lulus, tidak transparansi begitu. Seharusnya ada pemberitahuan, sehingga guru tidak di kritik masyarakat, masyarakat yang dekat tidak diterima, ternyata yang diterima yang jauh, karena ada perangkingan ya," ujar Ari Nuryadi, wakil korlap demonstrasi, Kamis, 03 Juli 2025.
Menurut guru di SMAN 6 Pandeglang itu, pemerintah bisa menggandeng kepala desa atau lurah, hingga Ketua RT untuk melakukan sosialisasi SPMB.
Guru untuk Palestina
- Pemkot Cilegon
Seperti sosialisasi syarat domisili yang disertai nilai akademis, agar masyarakat mengetahui lebih jelas. Selain itu, perangkingan yang dilakukan tertutup juga rentan adanya kecurangan, seperti titip menitip siswa agar bisa diterima di sekolah favorit.
"Kalau tertutup kami tidak punya bukti, tapi bisa saja dilakukan upgrade nilai, ada titipan-titipan, agar yang di usulkan bisa lulus, prasangka buruknya seperti itu," tuturnya.
Ratusan guru juga menanyakan calon pengawas (cawas) sekolah yang nasib nya sudah terkatung-katung sekitar satu tahun, karena belum dilantik.
Selain itu, masih tunjangan tambahan (tuta) yang diterima bagi guru ekstrakurikuler, wakil kepala sekolah hingga wali kelas sudah tidak mereka terima dalam enam bulan terakhir, tanpa pemberitahuan dan kejelasan.
Ratusan Guru Duduki Pintu Masuk Rumah Dinas Gubernur Banten.
- Yandhi/Viva
"Soal tunjangan tambahan yang belum dibayarkan dari Januari sampai Juni, biasa kami terima sejak 2017 baru 2025 ini adalah tidak dibayarkan, tanpa alasan yang tidak jelas, tanpa pemberitahuan," jelasnya.
Kemudian terkait tuntutan para guru terkait cawas dan tuta, akan dibahas kembali pada Kamis, 10 Juli 2025 di kantor Setda.
Mengenai kisruh SPMB, Pemprov Banten mengklaim telah menurunkan tim dari inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
"Terkait SPMB, kita masih melakukan audit, tim dari inpektorat juga sudah memantau di lapangan, jika ada temuan bisa ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Plt Sekda Banten, Deden Apriandi, Kamis, 03 Juli 2025.
