Legislator PDI Perjuangan Sentil Sri Mulyani Karena Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen

VivaBanten – Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic mengkritik Menkeu Sri Mulyani lantaran anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi 20 persen tak tercapai, di 2 kali masa pemerintahan, yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Kota Serang Bakal Punya SMP Baru, Dispenbud Siapkan SMP 28 hingga Sekolah Unggulan Berbasis Tahfiz

Hal itu disampaikan Dolfie dalam rapat kerja bersama Sri Mulyani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 22 Juli 2025. Dolfie mulanya bertanya realisasi anggaran pendidikan di tahun sebelumnya kepada Sri Mulyani.

"Saya ingin tanya Bu Menteri, semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua. 2024 realisasi anggaran pendidikan 20 persen berapa Bu, 2024?" ujar Dolfie dalam rapat.

Baca Juga

Pemkot Jamin Transparansi Hasil Seleksi Jalur Domisili SMPN Tangsel yang Diumumkan Malam Ini

"16,99 (persen), Pak," jawab Sri Mulyani.

Dolfie lantas menyinggung anggaran pendidikan pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dolfie mengatakan pada 2007 dan 2008 anggaran pendidikan digugat di MK lantaran hanya 18 persen dan 15,6 persen, yang semestinya 20 persen

Baca Juga

Mahasiswa Kritik Kualitas Pendidikan, Dindik Banten Diminta Bertanggung Jawab

"Ini yang paling menarik ini, APBN kita digugat di MK tahun 2007, 2008. Pada saat itu posisi anggaran pendidikan yang waktu digugat itu 18 persen tahun 2007, 2008 15,6 persen. Sekarang kita lihat realitasnya tidak berubah Bu Menteri ternyata," ucap Dolfie.



Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Photo :

• Viva

"2022 15 ( persen), 2023 16 (persen), 2024 17 (persen), 2025 kalau by design karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh pembiayaan bisa dipastikan itu juga 17 persen tidak bergerak. Saat MK memutuskan APBN harus memenuhi 20 persen, APBN tidak bergerak," tambahnya.

Legislator PDIP ini menyebut anggaran pendidikan tak tercapai pada masa pemerintahan SBY hingga Jokowi. Dolfie khawatir akan ada anggapan postur tak berubah lantaran menteri keuangan adalah Sri Mulyani.

"Sudah dua kali pemerintahan SBY periode. Dua periode pemerintahan Jokowi tidak berubah. Nah, mumpung ini pemerintahan baru harusnya berubah, jangan sampai kesimpulannya karena menteri keuangannya Ibu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang, itu postur ini jadi nggak berubah, kesimpulannya jadi bisa begitu Bu," kata dia.

"Boleh menjawab langsung enggak? Supaya nanti jangan menimbulkan persepsi," kata Sri Mulyani merespons pernyataan Dolfie dalam rapat.

Dolfie meminta untuk menuntaskan dulu pernyataannya. Dolfie mengatakan harusnya anggaran pendidikan memberikan rasa adil bagi seluruh masyarakat.

Halaman Selanjutnya

"Saya belum selesai, Bu, saya membacakan dulu putusan MK ya tahun 2007 itu, Undang-Undang Dasar menurut MK kalau kita masih menganggap putusan MK final dan mengikat Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan, nah kalau melihat ini Bu, ini kan keadilan yang diabaikan ini namanya," ujar Dolfie.