Upaya Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani, Gubernur Banten Resmikan 7 Irigasi
- Ist
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menyampaikan, semua pihak harus turut serta berperan dalam menjaga seluruh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.
Menurut Dimyati, pembangunan yang didukung melalui APBN maupun APBD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Banten mendapatkan perhatian dalam pembangunan. Baik melalui APBN maupun APBD, pembangunan yang sudah dilaksanakan harus kita jaga dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Dimyati.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan, pembangunan infrastruktur irigasi terus dilakukan untuk memperkuat pelayanan air bagi sektor pertanian sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Di mana menurut Arlan, pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD menangani tujuh daerah irigasi kewenangan provinsi dengan nilai sekitar Rp48,91 miliar dan panjang penanganan mencapai kurang lebih 6,90 kilometer.
Penanganan tersebut, lanjut Arlan tersebar di Kabupaten Lebak melalui D.I. Cibinuangeun dan D.I. Cikoncang; Kabupaten Pandeglang melalui D.I. Cisata, D.I. Cilemer, dan D.I. Cisangu Atas; Kabupaten Serang melalui D.I. Cipari-Ciwuni; serta Kabupaten Tangerang melalui D.I. Cilampe.
“Outcome dari pembangunan ini adalah peningkatan luas layanan pertanian sebesar 881,28 hektare. Inilah sasaran manfaat yang harus terlihat dan dirasakan langsung oleh para petani pada areal layanan,” ungkap Arlan.
Khusus D.I. Cisata, diakui Arlan, pekerjaan APBD Tahun 2025 senilai sekitar Rp8,43 miliar mencakup pembangunan saluran beton sepanjang 800 meter, TPT sepanjang 100 meter, dan box culvert sepanjang 125 meter, dengan outcome layanan seluas 312 hektare.
Lanjut Arlan, dukungan tersebut diperkuat melalui APBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 dengan penanganan sepanjang 2.775 meter dan outcome layanan mencapai 825,21 hektare.
Kata Arlan, selain tujuh pekerjaan melalui APBD yang diresmikan, Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan kepada 12 daerah irigasi kewenangan Provinsi Banten melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Dukungan tersebut bernilai sekitar Rp471,92 miliar, dengan panjang penanganan kurang lebih 81,80 kilometer dan outcome layanan mencapai 9.259 hektare.
“Sinergi antara APBD Provinsi Banten dan APBN dari Pemerintah Pusat ini semakin memperkuat upaya peningkatan layanan irigasi, produktivitas pertanian, serta mendukung program swasembada pangan di Provinsi Banten,” tandas Arlan.
