BPKAD Banten Kaget Anggaran Tenaga Ahli Rp55 Miliar Lebih di Tengah APBD yang Seret
- Engkos Kosasih
VIVA BANTEN – Di tengah tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dalam tiga tahun terakhir, anggaran belanja jasa tenaga ahli justru terus mengalami kenaikan. Nilainya bahkan telah menembus Rp55 miliar pada APBD 2026.
Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, alokasi belanja jasa tenaga ahli pada 2024 tercatat sekitar Rp38 miliar. Setahun kemudian, anggaran tersebut melonjak menjadi Rp52,38 miliar pada APBD 2025 atau naik sekitar Rp14,38 miliar.
Kenaikan itu berlanjut pada APBD 2026. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli atau bertambah sekitar Rp3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara kumulatif, anggaran belanja tenaga ahli meningkat lebih dari Rp17 miliar dalam kurun dua tahun terakhir atau sekitar 46 persen dibandingkan 2024.
Ironisnya, kenaikan anggaran tersebut terjadi ketika kemampuan fiskal daerah justru menunjukkan tren sebaliknya.
Pada 2024, APBD Banten masih berada di angka Rp11,73 triliun. Namun pada 2025 turun menjadi Rp10,50 triliun atau berkurang sekitar Rp1,23 triliun. Penurunan kembali terjadi pada 2026 ketika APBD ditetapkan sebesar Rp10,27 triliun.
Artinya, dalam rentang tiga tahun APBD Banten mengalami penyusutan sekitar Rp1,46 triliun, sementara anggaran jasa tenaga ahli justru terus bertambah setiap tahun.
Saat dikonfirmasi terkait besaran anggaran tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Mahdani, mengaku masih melakukan pengecekan terhadap rincian belanja yang tercantum dalam dokumen APBD.
"Ini lagi saya cek dulu. Misinya kok sampai Rp52 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak," kata Mahdani, Selasa (21/7/2026).
Mahdani mengaku terkejut dengan angka yang muncul dalam data tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh nilai yang tercantum benar-benar merupakan belanja jasa tenaga ahli.
Saat ditanya mengenai kenaikan anggaran yang hampir tiga kali lipat dibanding beberapa tahun sebelumnya, Mahdani kembali menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran.
"Iya makanya kok Rp52 miliar kayaknya enggak mungkin. Nanti saya cek dulu. Lagi dicek," ujarnya.
Menurut Mahdani, terdapat kemungkinan sejumlah komponen belanja lain masih tergabung dalam kelompok rekening yang sama sehingga memengaruhi nilai total yang terbaca dalam dokumen anggaran.
