Pengamat Politik Pastikan Sewa Kendaraan Dinas Pemkot Tangsel Jadi Strategi Hemat Anggaran Daerah
- Instagram DFSKIndonesia
VivaBanten – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa memuji langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengalokasikan dana untuk menyewa kendaraan dinas pada Tahun 2026.
Dia menilai bahwa kebijakan Pemkot Tangsel tersebut sebagai langkah strategi efisiensi fiskal yang pragmatis.
Menurutnya, dengan menyewa maka Pemkot Tangsel bisa menghindari beban biaya perawatan mobil dinas sebagai aset, dan bisa menghemat anggaran daerah.
"Hemat saya ini bisa dibaca sebagai strategi efisiensi fiskal. Dengan menyewa, pemerintah menghindari beban jangka panjang berupa perawatan aset yang sudah melewati umur ekonomis, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran agar tidak terkunci pada belanja modal besar," kata Herry dalam keterangannya, Senin, 13 Juli 2026.
Herry memandang model kebijakan tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko fiskal yakni biaya sewa lebih mudah diprediksi, tidak menambah beban aset tetap.
"Dan memungkinkan penyesuaian kebutuhan kendaraan sesuai periode kontrak," katanya.
Meski demikian, Herry memandang bahwa Pemkot Tangsel harus melihat efektivitasnya dan tetap bergantung pada transparansi kontrak, akuntabilitas penyedia.
"Serta evaluasi berkala agar benar-benar lebih hemat dibandingkan pembelian. Ini yang saya kira penting dipahami bersama," ungkapnya.
Mobil SUV Mazda
- Viva Otomotif
Sementara, Pengamat Ekonomi Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing menambahkan bahwa opsi sewa kendaraan dinas lebih efektif dan efisien dari sisi pengeluaran anggaran.
"Rental sangat baik dari sisi cash flow, diawal tak perlu investasi dana besar. Juga dari sisi manajemen resiko, karena resiko akan menjadi tanggungan penyedia jasa, termasuk biaya pemeliharaan," tegas Tanggor.
Namun begitu, agar akuntabilitas bisa lebih baik maka diperlukan tender terbuka untuk pengadaanya.
"Penggunaan e-procurement terbuka akan tingkatkan transparansi," bebernya.
Selain itu, Pengamat Ekonomi dan Fiskal dari Universitas Airlangga (Unair), Bagas Pradana Wijaya memastikan keunggulan utama dari skema ini adalah adanya klausul zero downtime yang mana jaminan ini memastikan mobilitas birokrasi dan pelayanan publik di Tangsel tidak akan terganggu jika ada unit kendaraan yang rusak.
"Jika ada mobil dinas yang masuk bengkel untuk servis berkala atau mengalami kendala teknis, vendor wajib menyediakan kendaraan pengganti (replacement car) yang setara pada hari yang sama. Ini efisiensi tak terlihat yang sangat mahal harganya bagi kinerja birokrasi," terangnya.
