Potensi Pajak Bangunan Belum Maksimal, Bapenda Tangsel Lakukan Integrasi Data

Suasana Kantor Bapenda Tangsel
Sumber :
  • Bapenda Tangsel

VIVA BANTEN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan terus melakukan pengembangan sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

img_title Pemkot-DPRD 4 Tahun Abaikan Harmonisasi Perda Bangunan Gedung Kota Tangerang

Langkah tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data, sinkronisasi sistem lintas organisasi perangkat daerah (OPD), hingga verifikasi dan validasi objek serta subjek pajak.

Kepala Bapenda Kota Tangerang Selatan, Eki Herdiana, mengatakan optimalisasi PBB menjadi salah satu strategi untuk menggali potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergambar secara utuh dalam basis data perpajakan.

img_title Target PAD Cilegon Tahun 2027 Sebesar Rp 1,5 Triliun

"Pada dasarnya terdapat dua jenis objek pajak dalam sektor PBB, yakni bumi dan bangunan. Untuk objek bumi, nilainya cenderung linier mengikuti harga pasar tanah. Sementara objek bangunan bersifat dinamis karena dipengaruhi perkembangan investasi dan pembangunan di wilayah tersebut," ujar Eki, Kamis (9/7/2026).

Menurut dia, karakteristik bangunan yang terus berkembang menuntut adanya penyesuaian sistem, terutama pada proses verifikasi dan validasi data objek pajak.

img_title PAD Kabupaten Serang Disorot DPRD, Komisi III Bidik Industri dan Pajak Kendaraan Demi Lonjakan Pendapatan 2026

Karena itu, Bapenda saat ini tengah menyinkronkan data objek bangunan pada PBB dengan data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Dengan sinkronisasi data ini, kami dapat mengetahui kondisi bangunan yang sebenarnya serta memperoleh gambaran potensi riil PBB dari objek bangunan yang dimiliki wajib pajak," katanya.

Eki menjelaskan, integrasi data antarlembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi basis data perpajakan sekaligus menutup potensi kehilangan pendapatan akibat ketidaksesuaian data bangunan yang tercatat.

Ia pun berharap upaya pengembangan sistem yang sedang dilakukan mendapat dukungan dari berbagai pihak agar target peningkatan PAD dapat tercapai secara optimal.

"Ketika pendapatan daerah meningkat, maka kapasitas pemerintah dalam membiayai program pembangunan juga akan bertambah. Dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan," tuturnya.