Mahasiswa Bakal Gelar Aksi di Puspemkot Tangsel, Soroti Polemik Jabatan Sekda
VIVA BANTEN - Polemik terkait perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menjadi sorotan.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aktivis Ciputat berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan pada Kamis (2/7/2026) mendatang.
Koordinator aksi, Ibrahim Salampesi, menjelaskan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama soal proses perpanjangan masa jabatan Sekda.
Menurutnya, kebijakan perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel tidak lagi layak dilanjutkan dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Sebab kata Ibrahim, pihaknya menilai, perpanjangan masa jabatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku.
"Kita menilai, Sekda ini tidak lagi bisa melanjutkan SK-nya. Harusnya dievaluasi terlebih dahulu, kemudian dipilih lagi berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku, bukan diperpanjang," ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, bahwa perpanjangan masa jabatan Sekda merupakan kebijakan yang perlu mendapat penjelasan terbuka kepada publik.
Oleh karena itu, mahasiswa berencana meminta Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, untuk turun langsung menemui massa aksi dan memberikan penjelasan.
"Salah satunya yang akan kita minta (dalam aksi) adalah wali kota turun langsung berdialog dengan kita, memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Kita maunya dialog dilakukan secara terbuka bersama massa aksi," katanya.
Ia juga mengaku, rencana aksi tersebut lahir setelah mahasiswa melakukan kajian internal, dan mencermati berbagai kritik yang sebelumnya telah disampaikan sejumlah elemen masyarakat terkait polemik jabatan Sekda.
"Kita mengamati proses yang terjadi melalui pantauan media dan komunikasi dengan lembaga masyarakat yang sudah lebih awal mengkritisi persoalan ini," ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah organisasi masyarakat sebelumnya juga telah menyoroti persoalan tersebut.
Namun, menurut dia, berbagai kritik yang muncul hingga kini belum mendapat respons yang dianggap memadai.
Karena itu, mahasiswa menilai perlu adanya tekanan publik melalui aksi demonstrasi agar persoalan tersebut memperoleh perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Kita rasa perlu ada pergerakan massa karena persoalan ini sudah berlarut-larut. Harus ada penjelasan yang terbuka kepada masyarakat," tegas Ibrahim.
