Lebih dari 12 Ribu Anak di Kabupaten Serang Tak Sekolah, DPRD Desak Dindikbud Buka Data Sebenarnya
- Taufik Hidayat/Viva Banten
VIVA BANTEN – Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menanggapi munculnya data yang menyebutkan sekitar 12 ribu hingga 20 ribu anak usia sekolah di Kabupaten Serang diduga belum mengenyam pendidikan formal.
Besarnya angka tersebut membuat DPRD meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang segera membuka data secara rinci. Langkah itu dinilai penting agar penyebab utama ribuan anak belum bersekolah dapat diketahui dan ditangani secara tepat.
Bahrul Ulum mengatakan, pemerintah selama ini telah menyediakan berbagai program pendidikan gratis mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Karena itu, ia mempertanyakan alasan masih adanya ribuan anak yang diduga tidak mengikuti pendidikan formal.
"Saya baru mendengar angka yang cukup fantastis. Namun yang pasti, sebenarnya sudah tidak ada alasan masyarakat tidak mendapatkan pendidikan pada jenjang dasar maupun menengah karena pemerintah sudah menjamin sekolah gratis," ujar Bahrul Ulum, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, pembiayaan pendidikan pada jenjang SD, SMP, hingga SMA telah ditanggung melalui kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten. Dengan adanya kebijakan tersebut, faktor ekonomi dinilai bukan lagi menjadi penyebab utama anak tidak bersekolah.
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian serius antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serang. Karena itu, Komisi II DPRD yang membidangi pendidikan diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi data sekaligus mencari akar persoalannya.
"Kalau penyebabnya ekonomi, saya kira bukan lagi alasan karena pemerintah sudah menjamin biaya pendidikan gratis untuk SD, SMP, dan SMA. Yang perlu dicari sekarang adalah apa penyebab sebenarnya sampai anak-anak di Kabupaten Serang tidak bersekolah," katanya.
Selain mempertanyakan penyebabnya, Bahrul Ulum juga menyoroti rentang usia dalam data tersebut yang mencapai 5 hingga 18 tahun. Menurutnya, rentang usia itu mencakup tiga jenjang pendidikan sekaligus sehingga diperlukan pemetaan yang lebih rinci.
Ia meminta Dinas Pendidikan menjelaskan jumlah anak yang belum bersekolah berdasarkan jenjang SD, SMP, maupun SMA. Data tersebut juga harus disertai informasi mengenai wilayah penyebaran, sumber data, serta kategori usia agar penanganannya dapat dilakukan secara efektif.
