Polda Jabar Gelar Lomba Ketahanan Pangan Meriahkan HUT Bhayangkara ke 80
- Polda Jawa Barat.
VivaBanten – Polda Jawa Barat (Jabar) menggelar lomba ketahanan pangan yang diikuti seluruh polres jajaran, untuk memperingati HUT Bhayangkara ke - 80.
Lomba tersebut akan memperebutkan Piala Kapolda Jabar 2026, dengan tema Kemandirian Pangan adalah Kekuatan Negara, sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.
Para pemenang akan memperoleh penghargaan tertinggi dari Kapolda Jabar berupa sertifikat penghargaan eksklusif serta Piala Ketahanan Pangan Polda Jabar atau Piala Jagung Kapolda Jabar 2026, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
"Lomba ini merupakan bentuk komitmen Polda Jabar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong inovasi dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian," ujar Karo SDM Polda Jabar, Kombes Pol Fadly Samad, Senin, 08 Juni 2026.
Penilaian yang akan dimulai pada Rabu, 10 Juni 2026 itu tidak hanya melihat hasil panennya saja, tapi juga berbagai program yang mendukung serta keberlanjutan bagi kesejahteraan para petani di Jawa Barat.
Karo SDM Polda Jabar menjelaskan bahwa penilaian lomba terdiri dari tiga komponen utama, pertama adalah inovasi ketahanan pangan dengan bobot nilai 30 persen yang meliputi kreativitas, keunikan inovasi, kebermanfaatan, dampak program, keberlanjutan, serta potensi untuk direplikasi oleh satuan lain.
"Setiap satuan diharapkan mampu menghadirkan inovasi yang tidak hanya berhasil di wilayahnya, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi satuan lainnya," tuturnya.
Panen Raya Jagung Serentak di Bersama Kapolda Jabar.
- Polda Jawa Barat.
Komponen kedua adalah penanaman dan penyerapan Bulog dengan bobot nilai terbesar, yakni 40 persen. Penilaian dilakukan berdasarkan luas lahan yang berhasil ditanami serta data serapan hasil pertanian oleh Bulog melalui pendampingan yang dilakukan masing-masing satuan.
Sementara komponen ketiga adalah penerima KUR dan Primkoppol petani dengan bobot nilai 30 persen. Penilaian meliputi jumlah petani yang didaftarkan dalam program pembiayaan, realisasi bantuan yang telah diterima, serta kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung.
"Melalui indikator ini, kami ingin melihat sejauh mana satuan mampu memberdayakan petani dan membantu meningkatkan akses permodalan bagi mereka,” jelasnya.
Ia menerangkan, mekanisme penilaian diawali dengan pengiriman data lapangan dan dokumen pendukung sesuai format yang telah ditetapkan oleh panitia. Tahap berikutnya adalah verifikasi lahan, realisasi program, dan administrasi untuk memastikan seluruh data yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
