RAPBD Kota Serang 2026 Ditetapkan Rp1,487 Triliun, Defisit Ditutup Pembiayaan Daerah
VIVA BANTEN– RAPBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026 akhirnya ditetapkan dengan nilai pendapatan Rp1,487 triliun.
Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang setelah kuorum terpenuhi dan seluruh fraksi menyetujui rancangan yang diajukan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan proyeksi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan koreksi besar dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemkot Serang memastikan program prioritas tetap dijalankan sesuai arah RPJMD.
Muji menyampaikan RAPBD 2026 masih mencatat defisit Rp44,31 miliar.
Defisit tersebut akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp54,8 miliar.
Dengan kondisi itu, DPRD menegaskan bahwa struktur anggaran tetap aman dan dapat mengakomodasi kebutuhan belanja utama.
“Kalau melihat proyeksi sekarang, beberapa program visi misi wali kota tetap bisa dibiayai. Salah satunya revitalisasi alun-alun dan program seragam gratis,” ujar Muji.
Ia menekankan, meskipun pendapatan turun, Pemkot Serang tetap harus mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
Namun, sejumlah program infrastruktur besar belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena penurunan anggaran yang cukup signifikan.
Pemangkasan dana transfer pusat menjadi isu utama dalam penyusunan RAPBD 2026.
Muji menjelaskan, Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Serang berkurang hingga Rp186 miliar, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) turun sekitar Rp16 miliar. Total koreksi hampir mencapai Rp200 miliar.
“Dampaknya memang terasa. Salah satu yang ikut menyesuaikan adalah BPJS. Tahun 2026 hanya ada tambahan sekitar Rp10 miliar,” ujarnya.
Muji juga menyinggung target Universal Health Coverage (UHC) prioritas yang belum bisa dicapai Kota Serang.
Ia berharap pemerintah kota menambah anggaran BPJS agar warga tak lagi menunggu 14 hari aktivasi saat mendaftar baru.
Menurutnya, beberapa daerah di Banten seperti Tangerang Raya dan Cilegon sudah masuk kategori UHC prioritas, sementara Kota Serang masih tertinggal.
Ia juga menjelaskan DPRD bersama TAPD sepakat melakukan efisiensi besar pada sejumlah pos belanja untuk menekan dampak defisit.
Pengurangan dilakukan pada perjalanan dinas, makan-minum, pengadaan alat tulis kantor hingga rasionalisasi beberapa kegiatan nonprioritas.
Bahkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN hanya dianggarkan selama 11 bulan, sementara pembayaran bulan Desember akan dilakukan pada awal 2027.
