Akademisi Sebut Jalan Trans Halmahera Hanya Dinikmati Perusahaan Tambang Bukan Masyarakat Luas
- Istimewa
VivaBanten – Pembangunan jalan Trans Halmahera lebih menguntungkan perusahaan tembang dibandingkan masyarakat, karena untuk menyambungkan konektifitas antar industri.
Jalan Trans Halmahera diklaim sebagai upaya mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tapi dari kaca mata ekonomi makro arah pembangunannya justru berpihak pada kepentingan industri.
Pembangunan infrastruktur di Maluku Utara baik jalan, pelabuhan, maupun bandara, dianggap lebih ditujukan untuk menghubungkan kawasan industri tambang nikel yang tersebar di berbagai wilayah Halmahera.
"Pembangunan jalan memang mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi untuk kepentingan industri, kepentingan modal, dan korporasi. Ini proyek ambisius yang lebih mencerminkan politik oligarki tambang di Maluku Utara, bukan kepentingan rakyat," ujar Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw, Selasa, 04 November 2025.
Menurut wanita yang juga menjabat sebagai Manajer Program WALHI Maluku Utara itu, Jalan Trans Halmahera tidak memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan konektifitas untuk mempercepat pengiriman hasil bumi mereka.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi daerah masih diukur oleh investasi yang masuk hingga pertumbuhan industri.
Kondisi jalan raya Panimbang-Cibaliung yang berlubang
- Engkos Kosasih/Viva Banten
Salah satunya kawasan Halmahera Timur yang diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi nikel nasional, karena akan dibangun pabrik pengolahan baterai berbasis hasil smelter nikel mentah dari Halmahera Tengah, Timur, dan Selatan.
"Selama ini tolak ukur pertumbuhan ekonomi masih dilihat dari seberapa banyak industri berdiri dan menyerap tenaga kerja. Pada kenyataannya, jalan Trans Halmahera yang dibangun tidak diproyeksikan untuk memudahkan aktivitas masyarakat seperti distribusi hasil pertanian, perkebunan, atau komoditas lokal seperti pala, cengkeh, dan kopra," jelasnya.
Astuti menyebut penggunaan dana publik untuk membangun infrastruktur justru dimanfaatkan perusahaan tambang. Misal, kata dia, ruas jalan lintas provinsi di Halmahera Tengah yang dibangun menggunakan pajak rakyat, namun menjadi jalur utama kendaraan berat milik perusahaan tambang.
“Itu jalan negara, dibangun dari pajak rakyat, tapi justru dipakai oleh truk-truk industri nikel. Akibatnya, jalan rusak parah, padahal seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan umum dan masyarakat,” jelasnya.
Jika pemerintah serius membangun jalan untuk rakyat, tegas dia, maka jalur tersebut harus steril dari kendaraan berat. “Kalau perusahaan mau lewat, bangun jalan sendiri. Jangan gunakan pajak rakyat untuk memudahkan mobilitas industri tambang,” katanya.
