ID Card CNN Indonesia di Cabut Istana Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers Keluarkan Sikap Tegas
- Freepik
VivaBanten – Dewan Pers mengeluarkan sikap tegasnya, atas pencabutan kartu identitas pengenal atau Id card oleh pihak istana negara, usai wartawan CNN Indonesia bertanya mengenai Makan Bergizi Gratis atau MBG, ke Presiden Prabowo Subianto, pada Sabtu, 27 September 2025.
Dimana, pihak istana datang langsung ke kantor CNN Indonesia untuk mengambil id card peliputan di istana, pada Sabtu malam, 27 September 2025, sekitar pukul 19.15 wib, oleh satu staf Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.
Dewan Pers meminta semua pihak, termasuk Istana Negara, menghormati kebebasan pers, seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
"Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana," tulis Dewan Pers, dalam website resminya, dikutip Minggu, 28 September 2025.
Dewan Pers telah menerima pengaduan resmi dari pihak CNN Indonesia mengenai pencabutan id pers dari BPMI Sekretariat Presiden.
Dimana, id pers milik Diana Valencia, reporter CNN Indonesia di cabut oleh pihak istana, karena bertanya mengenai MBG.
Dapur MBG Banjarsari Cipocok Jaya
- Instagram @badangizinasional.ri
Dimana, dia bertanya usai menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pihak istana disebut melarang awak media bertanya diluar konteks kedatangan Presiden dari luar negeri.
"Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," terangnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Pers kembali mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan atau jurnalis di mana pun bertugas.
"Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana," tuturnya.
Dewan Pers selaku 'Rumah Besar' jurnalis atau wartawan, meminta peristiwa tersebut tidak kembali terjadi kedepannya, demi menjaga kemerdekaan pers.
"Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia," tulisnya lagi.
