HAM-I Dukung Komitmen Polri untuk Usut Kasus Korban Demo Anarkis Secara Transparan
VIVA BANTEN – Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menegaskan pentingnya menolak provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat dengan aparat.
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah aksi unjuk rasa belakangan berakhir ricuh.
Koordinator Nasional HAM-I, Asep, menilai bentrokan tidak pernah membawa manfaat. Sebaliknya, konflik hanya merusak kepercayaan publik sekaligus mengancam kohesi sosial bangsa.
“Polarisasi yang dibiarkan berlarut bisa memicu spiral kekerasan. Kalau masyarakat menganggap aparat sebagai lawan, sementara aparat dipaksa bertindak koersif, maka kepercayaan terhadap negara akan runtuh,” kata Asep, Rabu 17 September 2025.
Ia menekankan, provokasi sering kali muncul bukan dari aspirasi murni, melainkan ulah segelintir pihak yang melempar botol, membakar fasilitas, atau menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.
“Itulah yang disebut agitasi, memancing emosi agar rakyat dan aparat berhadap-hadapan,” ujarnya.
Menurut Asep, pola adu domba ini bukan hal baru. Dalam sejarah politik Indonesia, strategi itu kerap dipakai untuk melemahkan rakyat maupun aparat.
Kini, media sosial mempercepat penyebaran isu hingga lebih mudah menyulut emosi massa.
“Ini bahaya politik pasca-kebenaran. Masyarakat harus bijak menyaring informasi agar tidak terjebak provokasi,” katanya.
Asep juga menyinggung kasus meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan saat aksi di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah dan Polri sudah menunjukkan komitmen hukum yang transparan, bahkan Presiden langsung memerintahkan Kapolri untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.
“Negara tidak menutup mata. Mekanisme hukum bekerja, dan kita harus memberi ruang agar prosesnya tuntas sesuai koridor,” tegas Asep.
Ia menambahkan, demonstrasi adalah hak warga, tapi harus tetap dalam bingkai hukum.
Aparat juga dituntut mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional.
“Kalau kedua pihak sama-sama menjaga, konflik tidak perlu terjadi,” ujarnya.
HAM-I menilai langkah Polri memperkuat pelatihan manajemen konflik dan penggunaan kekuatan yang proporsional adalah reformasi positif yang layak didukung.
“Bentrokan bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga merusak citra negara di mata internasional. Karena itu semua pihak harus ikut meredam ketegangan,” tambah Asep.
Ia menegaskan, rakyat dan aparat sejatinya berada di barisan yang sama untuk menjaga persatuan bangsa.
