Mahasiswa Kritik Tunjangan Fantastis Pejabat Pemprov dan DPRD Banten

Demonstrasi Ampera Banten di Kantor Gubernur.
Sumber :
  • Yandhi/Banten.Viva

VivaBanten – Tunjangan fantastis di Pemprov dan DPRD Banten menuai kritik dari mahasiswa. Dimana, kebijakan itu tidak tepat dilakukan, tengah masyarakat yang kondisinya kian memprihatinkan, terlebih, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tengah melakukan efisiensi anggaran untuk program yang tidak berpihak ke rakyat. 

img_title BEM Banten Bersatu Blokir Gerbang Masuk Kantor Andra Soni, Desak Pemerataan Pembangunan

Jika melihat tunjangan kinerja (tukin) untuk pejabat eselon tinggi Banten, kelas jabatan 16, mendapat Rp76,5 juta per bulan. Kemudian kelas jabatan 15, mendapat uang Rp55 juta perbulannya, kemudian kelas jabatan 14 sebesar Rp45 juta, dan dianggap tertinggi secara nasional.

Tak hanya pegawai Pemprov Banten dibawah pimpinan Andra Soni saja yang mendapat tunjangan fantastis, tapi juga anggota DPRD nya. Mereka mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 48 juta per bulan, yang representasi hingga Rp3 juta, tunjangan jabatan Rp4,3 juta, uang komunikasi Rp21 juta, reses Rp21 juta, hingga perawatan transportasi mencapai Rp41,9 juta.

img_title PPPK Bakal Diambil Alih Pusat? DPRD Kabupaten Serang Sebut Ini Jalan Keluar dari Beratnya Beban APBD

Beragam fasilitas anggota DPRD Banten itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (pergub) Banten Nomor 37 Tahun 2022. 

"Kami mendesak agar Gubernur Banten Andra Soni segera merevisi Pergub No 37 tahun 2022 dan Perda No 4 tahun 2017, revisi tersebut mendesak sebagai langkah efisiensi anggaran pemerintah daerah saat ini. Kami juga setuju pengurangan tukin untuk kalangan pejabat yang kami nilai juga sangat tinggi," ujar Abroh, aktifis mahasiswa dari Koalisi Ampera Banten, Rabu, 10 September 2025.

img_title KKN Nusantara VI Tinggalkan Jejak Besar, Potensi Desa di Leuwidamar Banten Jadi Mesin Ekonomi Berbasis Ekoteologi

Pemprov Banten Pangkas APBD 2025

Photo :
  • Dok. Pemprov Banten

Meski diberikan beragam fasilitas melalui APBD, namun kinerja pegawai Pemprov dan DPRD Banten belum terlihat manfaatnya di masyarakat.

Seperti masih banyak fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan dan lainnya yang masih terbengkalai. Hal ini dikarenakan uang APBD terlalu banyak dinikmati oleh segelintir orang di dalam pemerintahan.

"Praktek-praktek ini sebenernya sudah bukan barang baru. Ini terjadi juga di periode sebelumnya. Harus ada upaya restorasi atau perbaikan menyeluruh," jelasnya.