BEM Nusantara Jawa Timur Nyatakan Mosi Tidak Percaya, Tuduh Pusat Khianati Otonomi Daerah
- Istimewa
VivaBanten – Gejolak kembali mengguncang tubuh gerakan mahasiswa. BEM Nusantara Jawa Timur secara resmi menyatakan mosi tidak percaya kepada Pimpinan Pusat BEM Nusantara, menyusul keputusan kontroversial yang dinilai melanggar prinsip otonomi daerah dan mengabaikan mekanisme demokratis.
Kontroversi ini mencuat setelah pelaksanaan Temu Daerah BEM Nusantara Jawa Timur yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Forum tersebut sah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) resmi, serta dihadiri perwakilan kampus anggota se-Jawa Timur. Dalam musyawarah yang berjalan sesuai prosedur, terpilih Naufal Risky Firdaus sebagai Koordinator Daerah (Koorda) Jawa Timur.
Namun, di tengah jalannya forum, sekelompok kecil peserta memilih keluar dan menggelar pertemuan tandingan di sebuah villa di Kota Batu. Dari forum yang disebut “cacat prosedur” itu, mereka menunjuk M. Zainnur Abdillah sebagai koordinator versi lain. Ironisnya, keputusan hasil forum alternatif tersebut justru disahkan oleh Pimpinan Pusat BEM Nusantara.
Jawa Timur: Ini Bentuk Arogansi dan Pengkhianatan
BEM Nusantara Jawa Timur menilai tindakan Pimpinan Pusat bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan sebuah bentuk arogansi kekuasaan yang mencederai nilai-nilai demokrasi mahasiswa.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap otonomi daerah. Jika di tingkat mahasiswa saja sudah berani menginjak hukum organisasi, bagaimana nanti ketika mereka berada di panggung politik yang lebih besar?” tegas pernyataan resmi Koorda Jawa Timur.
Menurut mereka, legitimasi kepemimpinan tidak bisa lahir dari keputusan sepihak. Amanah hanya sah apabila mendapat dukungan dari daerah, bukan dari tanda tangan pejabat pusat. “Pusat lahir karena daerah, bukan daerah tunduk kepada pusat,” lanjut pernyataan tersebut.
Dukungan Luas dari Puluhan Kampus
Pernyataan mosi tidak percaya ini mendapatkan dukungan dari lebih dari 50 kampus anggota BEM Nusantara di Jawa Timur, mulai dari kampus besar seperti Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Islam Malang (Unisma), hingga kampus daerah seperti Universitas Bondowoso, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, dan Universitas Panca Marga Probolinggo.
Dukungan ini menegaskan bahwa penolakan bukanlah sikap segelintir individu, melainkan representasi aspirasi kolektif mahasiswa Jawa Timur. Daftar panjang kampus yang ikut menandatangani pernyataan menunjukkan konsolidasi yang kuat di tingkat daerah.
