Rentetan Kasus Keracunan, DPR Desak Dapur Makan Bergizi Gratis Pindahkan ke Sekolah

Makan Bergizi Gratis
Sumber :

VIVA BANTEN – Rentetan kasus makanan basi hingga keracunan yang menimpa siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu reaksi keras dari parlemen. 

img_title Abu Vulkanik Anak Krakatau, Sekolah di Tangerang Tetap Tatap Muka : Pelajar Wajib Pakai Masker

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak agar skema program ini dirombak total demi mencegah insiden serupa terulang.

Charles mengusulkan solusi radikal, yakni menghentikan produksi massal di dapur terpusat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lalu memindahkan proses pengadaan serta memasak langsung ke masing-masing sekolah.

img_title Waspada Dampak Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau Sekolah di Kota Serang Terapkan PJJ

“Teknisnya adalah dengan mengembalikan pengadaan MBG ke sekolah masing-masing,” tegas Charles Honoris kepada media.

Menurutnya, langkah ini akan memangkas waktu distribusi yang panjang, yang selama ini menjadi penyebab utama menurunnya kualitas makanan.

img_title Perwakilan Masyarakat Makimi Minta DPR-DPD Kawal Penertiban Kawasan Hutan

Masalah utama program MBG saat ini adalah jarak antara dapur SPPG dengan sekolah yang kerap terlalu jauh. 

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Hindayana, mengakui bahwa idealnya waktu tempuh pengiriman makanan tidak lebih dari 20–30 menit.

Namun, dalam praktiknya, lamanya antrean dan jarak tempuh membuat makanan yang seharusnya segar justru layu, kehilangan nilai gizi, bahkan basi saat tiba di tangan siswa.

Usulan untuk memindahkan dapur ke sekolah juga dinilai selaras dengan filosofi pemberdayaan komunitas pendidikan. 

Dengan skema baru ini, pihak sekolah dan orang tua murid tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam memastikan kualitas makanan anak-anak.

Meski menghadapi tantangan logistik, program MBG terbukti berdampak besar pada perekonomian. 

Data BGN hingga pertengahan Agustus 2025 mencatat sudah ada 5.905 dapur MBG yang melayani 20,5 juta siswa.

Menariknya, pembangunan ribuan dapur tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan pengusaha dan organisasi masyarakat lokal, dengan total nilai investasi dari masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp12 triliun, tanpa membebani APBN 2025.

Kini, usulan pemindahan dapur ke sekolah menjadi opsi solusi yang serius dipertimbangkan. 

Harapannya, program triliunan rupiah ini benar-benar mencapai tujuan utamanya: menyediakan makanan segar, aman, dan bergizi bagi jutaan anak Indonesia.