Gugatan Mental, 17 Ketua Karang Taruna Kecamatan di Kabupaten Serang Tantang Bahrul Ulum hingga ke Mahkamah Agung
- Taufik Hidayat/Viva Banten
VIVA BANTEN – Konflik internal Karang Taruna Kabupaten Serang makin memanas. Sebanyak 17 Ketua Karang Taruna Kecamatan kompak menyatakan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menolak gugatan mereka soal legalitas kepengurusan Karang Taruna Kabupaten.
Putusan PTUN Serang yang memperkuat kepemimpinan Bahrul Ulum sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang dinilai janggal. Para ketua kecamatan menyebut keputusan itu mengabaikan substansi dan tidak menjawab akar masalah yang mereka suarakan.
“Kita tidak paham kenapa gugatan ditolak. Tidak ada alasan yang dijelaskan, hanya kata ‘ditolak’ tanpa keterangan,” ujar Lili, salah satu penggugat, saat dihubungi Rabu, 23 Juli 2025.
Langkah Serius ke Mahkamah Agung
Tidak tinggal diam, 17 ketua kecamatan ini sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menilai masih ada ruang hukum yang bisa digunakan demi menuntut kejelasan.
“Kita hormati hukum, tapi kalau masih ada jalur konstitusional, kita akan tempuh. Ini belum selesai,” tegas Lili.
Menurutnya, langkah ini bukan upaya menjatuhkan Bahrul Ulum secara personal, melainkan demi menjaga integritas organisasi yang seharusnya inklusif dan demokratis. Ia menilai proses pengesahan kepengurusan Karang Taruna saat ini cacat secara prosedural dan tidak melibatkan unsur Karang Taruna kecamatan.
Prosedur Dinilai Tak Transparan
Para ketua kecamatan menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses penunjukan pengurus kabupaten. Mereka merasa terabaikan, padahal seharusnya pengesahan berlangsung terbuka dan partisipatif.
“Kami hanya ingin organisasi ini dijalankan dengan benar. Gugatan ini wujud ikhtiar menjaga marwah Karang Taruna,” tambah Lili.
Putusan PTUN Serang: Gugatan Ditolak
Putusan PTUN Serang Nomor: 11/G/2025/PTUN.SRG menolak gugatan yang diajukan kubu Desi, kelompok yang mengatasnamakan 17 Ketua Karang Taruna Kecamatan. Putusan tersebut memperkuat Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna yang menetapkan Bahrul Ulum sebagai ketua.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan sejumlah penggugat tak memiliki legal standing karena masa jabatan mereka sudah habis saat gugatan diajukan. Tiga ketua dari Kecamatan Kopo, Lebakwangi, dan Kibin termasuk yang dinilai tak lagi memiliki kapasitas hukum.