Dewan Pers Desak Pemerintah Fokuskan Belanja Iklan ke Media Massa, Bukan Influencer
- Dok. Antara
VIVA BANTEN – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyoroti ketimpangan dalam alokasi belanja iklan pemerintah yang lebih banyak mengalir ke media sosial dan influencer.
Dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu, 3 Mei 2025, Ninik menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap industri media konvensional yang tengah terpuruk akibat disrupsi digital.
Ketimpangan Alokasi Iklan
Ninik mengungkapkan bahwa belanja iklan pemerintah lebih banyak mengalir ke media sosial dan influencer dibandingkan media massa konvensional.
"Kami meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi media saat ini. Bukan hanya soal bisnisnya, tapi juga kesejahteraan dan keselamatan para jurnalis," ujar Ninik.
Ia menambahkan bahwa media massa memiliki peran penting dalam memastikan akurasi informasi, yang tidak dapat dilakukan oleh buzzer, YouTuber, atau influencer.
"Hanya media, insan pers, yang selalu memastikan akurasi dalam pemberitaan. Itu tidak bisa dilakukan buzzer, YouTuber, influencer," tegas Ninik.
Independensi Media Terancam
Ninik juga menekankan bahwa media harus tetap independen dan tidak boleh tunduk pada pihak pemberi dana iklan, termasuk pemerintah.
Ia mengingatkan agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap media yang hanya menampilkan citra baik pemerintah.
"Media harus menyuarakan fakta, bukan jadi alat propaganda. Jangan ada media yang diberi label disukai karena hanya menyampaikan hal-hal kehumasan," ucapnya.
Dampak Disrupsi Digital
Kondisi kritis industri media tampak dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang 2023 hingga 2024, sebanyak 1.200 jurnalis terdampak PHK akibat penurunan pendapatan media. Fenomena ini terjadi seiring pergeseran belanja iklan dari media konvensional ke media digital dan influencer.
Pada 2024, total belanja iklan nasional mencapai Rp107 triliun, dengan 44,1 persen di antaranya untuk iklan digital.
Sayangnya, sekitar 75–80 persen dana tersebut justru diserap oleh platform global seperti Meta dan Google.
"Saya selalu bilang ke pejabat-pejabat. Tolong belanja iklan ke media massa, kalau nggak nanti mati," ujar Ninik.
Peran Pemerintah dalam Mendukung Media
Ninik mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap media masih sangat besar. Berdasarkan riset AJI dan PR2MEDIA, lebih dari 70 persen masyarakat Indonesia masih percaya dengan informasi di media.
