Hambat Penegakan Hukum! Hak Imunitas Jaksa Harus Diujikan ke MK? Ini Kata Pakar Hukum dari UPH
"Kalau harus menunggu izin, bukankah itu bisa memperlambat penyelidikan? Apalagi kalau kasusnya sensitif," tegasnya.
Menanggapi persoalan ini, Prof. Jamin menilai bahwa perlu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali aturan tersebut.
"Kalau memang aturan ini dianggap tidak lagi relevan, harus ada upaya hukum. Judicial review bisa menjadi langkah untuk menyesuaikan aturan ini dengan prinsip keadilan," ujarnya.
Sementara itu, Basuki, anggota Mahupiki Banten, menegaskan bahwa aturan ini harus dikritisi lebih lanjut agar tidak menjadi celah bagi oknum jaksa yang ingin menghindari proses hukum.
"Kita harus hormati aturan hukum, tapi kita juga tidak bisa membiarkan celah yang bisa merugikan keadilan," katanya.
Mahupiki pun berencana membawa hasil diskusi ini ke seminar yang lebih besar untuk mengkaji kemungkinan perubahan aturan demi penegakan hukum yang lebih efektif.
Sebagai langkah tindak lanjut, Mahupiki berencana mengadakan seminar lanjutan untuk mengkaji aturan ini lebih dalam.
