Kejari Pandeglang Bereaksi, Akan Telusuri Dugaan Pemotongan Bansos di Cibaliung

Bansos PKH dan BPNT
Sumber :

Banten.Viva.co.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang bereaksi adanya dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.

Duh, Bansos PKH 2025 Akan Fokus Pada Tiga Komponen Penerima Ini, Cek Kamu Termasuk Tidak

Pemotongan pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut diduga dilakukan oknum pendamping dan aparat desa setempat.

Tak tanggung-tanggung, satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat potongan mulai dari Rp400-500 ribu. Sehingga uang yang diterima oleh KPM hanya Rp1,9 juta hingga Rp2 juta.

Kabar Terbaru, Bansos PKH 2025 Jadi Lebih Ketat, Siap-siap Tidak Semua Dapat Bantuan, Ini Syarat Terbaru

Kasi Intelijen Kejari Pandeglang, Wildani Hafit mengaku akan menindaklanjuti dugaan pemotongan bansos tersebut. 

"Nanti kita akan masukan ke TL hari Jumat, karena hari ini libur," kata Wildan kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (25/12/2024).

Saldo KKS Merah Putih PKH Desember 2024 Cair! Ini Wilayah dan Bank yang Sudah Salurkan Dana Hingga Rp1,9 Juta

Wildan menduga, modus pemotongan yang terjadi memiliki pola yang sama. Sebab Kejari Pandeglang juga pernah menangani kasus tersebut.

"Kita sudah punya bahan awal, ini modusnya sama kayaknya. Tapi nanti kita lihat, akan kita panggil," ujarnya.

Sebelumnya seorang KPM mengaku harusnya mendapatkan bansos sebesar Rp2,4 juta. Namun yang dia terima saat penyaluran hanya sebesar Rp1,9 juta.

"Ini kebagian uang 1,9 juta, dipotong 500 ribu. Teman saya dipotong 400 ribu, jadi dapatnya 2 juta. Pasti semua dipotong," katanya dalam video yang diterima, Rabu (25/12/2024).

Adanya pemotongan tersebut mendapat perhatian serius dari aktivis mahasiswa di Pandeglang, Saeful. Dia menduga pemotongan dana bansos tersebut tak hanya terjadi di Desa Cibaliung.

"Kita juga sudah dapat informasi itu, tapi sedang kita dalami," katanya.

Saeful meminta aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan menelusuri informasi pemotongan bansos tersebut.

"APH harus turun tangan, jangan sampai hak masyarakat dipungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.

Sementara Sekretaris Desa Cibaliung, Nana tidak membenarkan adanya pemotongan tersebut.

"Terkait pemotongan saya tidak membenarkan, pas pembagian saya gak ada di Pandeglang, gak tau yang mengkoordinir," singkatnya. (Eks